Pengembalian Temuan BPK di Dinas PUPR Dapat Sorotan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Fikri Riza: Seharusnya Tidak Perlu Ada Rahasia Lagi

Tanjabtim, (detektif.co.id) – Kemelut informasi terkait pengembalian temuan BPK RI perwakilan Jambi di Dinas PUPR Tanjung Jabung Timur mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik, Dr. Fikri Riza., SP.t., S.H.,M.H.

Fikri Riza memaparkan soal pengembalian temuan tersebut mestinya sudah diserahkan ke DPRD. Rabu, (06/09/2023).

” Seharusnya pengembalian kerugian keuangan negara di Dinas PUPR TANJABTIM berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi yang sudah diserahkan kepada DPRD Tanjabtim, informasi pengembaliannya wajib disampaikan kepada masyarakat yang meminta informasi publik, agar masyarakat tahu bahwa penggunaan anggaran keuangan Negara yang tidak tepat sasaran tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan lainnya dan itu merupakan bentuk penghargaan terhadap hak asasi atas informasi yang dimiliki oleh setiap warga Negara atau masyarakat.” Jelasnya

Masih kata Fikri,” Tidak perlu ada rahasia2 lagi, dan Dinas PUPR cukup memperlihatkan bukti dari setoran pembayaran keuangan Negara kepada kas Daerah. Seharusnya Pemerintah berkaca Diri, Coba saja apa yang Sdh dipertontonkan oleh aparatur Negara Seperti:
1. Oknum Polisi yang
sudah menjadi
Pengedar & Pemakai
Narkoba, Sehingga
membuat Negara
menjadi sarang
Narkoba yg
menimbulkan
kejahatan diseluruh
wilayah Indonesia.
2. Kasus Sambo dan
jajarannya yg Ndak
Transparan dari
Hukuman mati
Menjadi seumur
Hidup.
3. Berbagai Kasus
Korupsi yang Sdh
Meraja Lela dan masif
diseluruh Institusi
Pemerintah.
4. Penjualan aset Negara
yg Sdh semena-Mena
kepada asing.
Termasuk Pulau
5. Pengelolaan Aset
Negara yg Strategis
kepada Asing (Tol,
Bandara dan
Pelabuahan) sehingga
berbagai Penyeludup
an,Masuknya
tenaga Asing ilegal
tidak bisa dipantau dan
dikendalikan.
5. Investor asing yg Sdh
berubah menjadi
Membangun
Perusahaan Asing di
Negara sendiri, tenaga
kerjanya dari Asing,
dipasarkan oleh Asing
Keuntungannya untuk
asing Indonesia dapat
apa????
6. Bentuk Organisasi
SATGASUS yg di
bentuk Tito Karnavian.
Kok Ndak pernah di
Evaluasi. Seharusnya
Tito bertanggung
jawab kenapa
Narkoba tidak Pernah
Habis di Indonesia.
7. Yg lebih celaka lagi
kenapa DPR/membuat
aturan diantaranya
OMNIBASLOW yang
menyengsarakan
Rakyat dan Ndak mau
mencabutnya.
8. Dll yang kesemuanya
itu menyengsarakan
Rakyat di tengah Para
Pejabat yg
bergelimang dgn
kesombongan dan
kemewahan yg tidak
elok sebagai negara
Yg mempunyai dasar
Pancasila dan UUD
1945..” Pungkasnya.

Untuk diketahui kemelut persoalan informasi pengambalian temuan BPK ini juga menjadi topik pembahasan di paripurna pandangan akhir Fraksi di gedung terhormat DPRD Tanjung Jabung Timur kemaren. (RaJo).