Maret 5, 2024

detektif.co.id

Relawan Digital TNI-Polri

Lapor Pak Kapolres, Pak Kajari, di Sini Ada Dugaan Pungli, Tolong Diusut Tuntas

2 min read

Pinrang – detektif.co.id, Lapor pak Kapolres, pak Kajari, di sini ada pungli, tolong di usut tuntas

Terjawab sudah keluhan masyarakat selama ini pada sistem pelayanan percetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan terkait adanya orang yang mengurus KTP tidak jelas kapan jadi/lama baru jadi dan ada orang yang mengurus KTP langsung jadi/selesai.

Dari hasil investigasi awak media di lapangan mendapatkan informasi dari salah satu calo berinisial S ternyata kalau ingin mengurus KTP, KK, Akta Kelahiran kalau ingin langsung jadi/selesai ada jalur khusus tanpa harus mengantre dan jalur ini diluar jalur umum tapi kita harus membayar.

“Kalau bikin KTP Rp.50.000,- bikin KK Rp. 50.000,- bikin Akta Kelahiran Rp. 50.000 di bayar, kalau bikin KTP pindah domisili dari luar Kabupaten Pinrang sekitar Rp. 500.000,- semua langsung jadi tanpa harus antre dan biar tidak ada datanya.” Ucapnya.

Dia juga mengatakan, “Kalau kita urus tidak melalui jalur umum, tidak melalui ruang tunggu tapi di ruangan belakang, ruangan yang ada di belakangnya operator komputer. Kalau ada yang mau nanti saya kasih ketemu, jabatannya kasi namanya A.I dia bisa bikin semua dan saya rasa atasannya juga tahu.”

Resky HA bagian Registrasi KTP dan KIA yang dikonfirmasi terkait SOP pembuatan KTP baru mengatakan bahwa pembuatan KTP baru sekitar 2 hari sudah jadi. Senin (29/01/2024).

Sedangkan Risma, SE bagian Verifikator Dafduk yang dikonfirmasi terkait SOP pembuatan KTP baru mengungkapkan, bahwa tidak bisa memastikan berapa lama jadi pembuatan KTP baru. Setiap hari kemampuan mencetak KTP hanya 100 buah.

Risma juga mengatakan, “Saya tidak tahu terkait adanya orang yang membayar pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran dan saya tidak memiliki akses untuk masuk ke ruangan tersebut.

“Kami berharap supaya masalah itu bisa diungkap dan di usut secepatnya.” Tutup Risma

Perlu juga untuk diketahui bahwa masalah ini bisa diungkap/di usut tuntas kalau pihak APH serius dalam menanggapinya dan masalah ini bisa mempengaruhi reputasi Bupati kalau tidak secepatnya mengevaluasi kinerja Kadis dan staf Disdukcapil dalam melayani masyarakat. (Rahmat Dulfi).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.