Kepala Pekon Dilarang Terlibat Politik, Ketua AJOI Tegaskan Kewajiban Netralitas

TANGGAMUS  – Ketua DPC Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Kabupaten Tanggamus, H. Budi Hartono, menegaskan bahwa kepala pekon harus menjaga netralitas dalam pemilihan umum dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis atau mengarahkan warga untuk memilih salah satu pasangan calon bupati.

“Kepala pekon memang dilarang aktif dalam kegiatan kampanye. Namun, jika mereka diundang sebagai tokoh atau pemerintah desa/pekon, kehadiran mereka sah-sah saja, sepanjang mereka tidak mengarahkan atau berlaku tidak adil terhadap salah satu calon,” ujar Budi Hartono pada Kamis, 5 September 2024.

Menurut Budi, kepala desa/pekon harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sebagai bagian dari penggerak pembangunan desa, kepala desa/pekon memiliki peran penting, dan dukungan terhadap calon tertentu dapat mempengaruhi keadilan pemilihan.

“Penting bagi kepala desa/pekon untuk tetap netral, karena siapa pun yang terpilih akan menjadi pengambil kebijakan untuk kepentingan desa ke depan,” jelas Budi.

Budi juga mencatat adanya ketidakadilan terkait netralitas kepala desa/pekon. Ia berpendapat bahwa kepala desa/pekon, yang dipilih langsung oleh masyarakat seperti halnya DPR, seharusnya diperlakukan dengan adil dalam hal netralitas politik.

“Walaupun kepala desa/pekon dipilih secara langsung oleh rakyat dan menerima penghasilan dari negara, mereka tidak melalui partai politik seperti anggota DPR,” kata Budi.

Ia menambahkan bahwa penerapan netralitas untuk kepala desa/pekon berbeda dengan pengurus APDESI, organisasi masyarakat, atau organisasi lainnya, karena hal tersebut melibatkan berbagai organisasi dengan dinamika yang berbeda.

“Untuk APDESI dan organisasi lainnya, tantangannya lebih besar karena mereka adalah organisasi yang memiliki banyak anggota dengan kepentingan dan perspektif yang beragam,” tutup Budi

*WG YONE*