HOME REDAKSI CONTACT US PEDOMAN MEDIA SIBER

Diduga HOK Program Sandes Direkayasa, Wakil BPD Dan Kasi Kesra Ikut Terlibat, TFL Bungkam Seribu Bahasa

Views: 239
Read Time:2 Minute, 12 Second

TanjabTim, (detektif.co.id)-Sandes pekerjaan swakelola yang seharus di kerjakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Lembaga Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sekumpulan orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya serta masyarakat yang berada di sekitarnya. KSM sebagai sebuah organisasi masyarakat kecil akar rumput biasanya beranggotakan 20 hingga 30 orang

Kelompok Swadaya masyarakat
dan seharusnya diawasi dan di monitori pihak Pemerintah desa serta BPD, dan Di dampingi pihak Tenaga Fasilitator Lapangan(TFL) Tehnik dan TFL Pemberdayaan, dengan sistem Harian Orang Kerja (HOK), dan sinyalir HOK ini di salah artikan oleh oknum Pemdes Pandan Makmur dan pihak oknum BPD Pandan Makmur, dan seolah-olah seperti sistem kontraktual. Padahal sangat jelas program Sandes didalam peraturan Menteri dan juknis pelaksanaan dengan sistem padat karya tunai, seperti yang tertuang dalam Permen SKB-4 Menteri. Tetapi sangat di sayangkan jika praktek di lapangan Lembaga (KSM), Hanya sebagai formalitas dan di isi oleh pelaksana Wakil Ketua BPD dan Bendahara Kasi Kesra Pemdes Setempat. Terpantau dilapangan di isi oleh wakil BPD Ahmad Jayadi sebagai Ketua KSM, Budi Yanto sekretaris KSM, dan Kasi Kesra nya Budi Yono S.pd sebagai Bendahara.

Sedangkan secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengacu kepada regulasi Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Namun sangat disayang kan di Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur in diduga Wakil ketua (BPD), Badan Pengawasan Desa Di duga Ikut Serta dalam Kegiatan (Sandes), ikut serta nya bukan sebagai pengawasan kegiatan, tetapi ikut serta sebagai pelaksana kegiatan atau sebagai ketua (KSM),.

Dikutip dari berita yang di tayangkan media ini sebelum nya (Jum’at, 05/11/2021) lalu,
Ahmad Jayadi sebagai ketua KSM Makmur Satu, menjelaskan bahwa semesti nya kegiatan itu dilakukan dengan Swakelola dan sistem Harian Orang Kerja (HOK), tapi untuk di Desa nya tidak bisa.

Hingga berita ini di terbitkan, TFL beberapa kali di komfirmasi, baik via tlp, dan pesan singkat SMS enggan menjawab, seperti tidak mau di komfirmasi dan memberikan informasi, yang mesti nya menjadi kosumsi publik. Rabu, (10/11/2021).

Untuk di ketahui, Program Sandes adalah program yang berfokus pada penyediaan sarana prasarana air limbah dengan sasaran desa dengan gizi buruk (stunting), BABS tinggi, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Desa yang tertinggal dan berkembang.(Rano)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

DPP HIMAPSI Desak RHS Tinjau Ulang Kontrak Aset Pemkab yang Digadaikan JR

Kam Nov 11 , 2021
SIMALUNGUN – Dewan Pengurus Pusat DPP HIMAPSI mendesak Bupati Simalungun, Radiapoh SH, MH untuk segera melakukan peninjauan ulang kontrak sejumlah aset Kabupaten Simalungun yang telah disepakati pada saat pemerintahan JR. Saragih. Adapun Aset yang dimaksud oleh DPP HIMAPSI adalah Eks Kantor SKPD yang berada di jalan Asahan yang saat ini […]