DPC Projo Konawe Desak Penegak Hukum dan Pemerintah untuk Melakukan Ini

Views: 110
Read Time:3 Minute, 53 Second

Konawe, detektif.co.id – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Projo desak pemerintah daerah Konawe agar lebih serius mengurus kejelasan status 51 desa di Kabupaten Konawe yang masuk dalam kategori Desa Fiktif. Hal itu disampaikan Abidin Slamet, S.H Ketua DPC Projo dalam orasinya saat menggelar aksi demo yang bertempat di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Selasa (27/10/2020).

Selain kasus Desa Fiktif yang belum jelas statusnya sampai sekarang, Abidin juga mendesak Pemerintah Kabupaten Konawe agar mencari solusi penganggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 51 desa.

Abidin juga mendesak kepada penegak hukum untuk melakukan pengusutan lebih mendalam jika terdapat indikasi pelanggaran hukum saat pemekaran dan pembentukan desa di 51desa yang masuk kategori Desa Fiktif.

“Dengan adanya 3.537 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BLT ditengah Pandemi Covid-19 yang mana bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga desa. Untuk itu kami meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia agar mencari solusi terbaik dalam penyelesaian 51 desa tersebut”, ucap Abidin dalam orasinya.

Lanjut Abidin, “Didalam aturan kementerian Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa ketentuan baru yang ada didalam aturan tersebut ialah untuk mempermudah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat yang berhak mendapatkan”.

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat akibat dampak Covid-19 yang tengah melanda Negri ini, hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat semata-mata untuk memulihkan prekonomian masyarakat di desa. Sehubungan dengan ini, dampak terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut sangat baik bagi masyarakat yang menerimanya. Akan tetapi tidak demikian dengan masyarakat yang berada di lingkup 51 desa yang ada di Kabupaten Konawe”, ungkap Abidin.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Menjadi Yang Pertama Penerima Vaksin Covid 19

Sementara itu Efendi, S.Pd Korlap DPC Projo mengatakan, “Hal ini bermula dengan adanya kesalahan dari Pemerintah daerah Kaupaten Konawe saat melakukan pemekaran desa dan pembentukan desa di tahun-tahun yang telah lampau, dimana pemekaran dan pembentukan desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya yakni Permendagri Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Hal ini kemudian berakibat pada status desa yang dimekarkan yang menjadi tidak jelas secara administrasi sampai menimbulkan status Fiktif”.

“Imbas ini tidak hanya dirasakan bagi desa yang dengan status Fiktif tersebut namun juga berimbas pada Bantuan-Bantuan Pemerintah yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat yakni salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang melekat di Dana Desa. Seperti yang diketahui, dari 52 desa yang kategori Fiktif terdapat 3.537 calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah yang harusnya diterima tiap-tiap calon KPM adalah Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu  Rupiah), bila di totalkan dengan jumlah yang harus diterima ialah Rp. 9.549.900.000,- dari Bulan April hingga September 2020”, bebernya.

“Hal ini menjadi keluhan bagi warga masyarakat calon penerima BLT di 51 desa yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunia (BLT) Dana Desa seperti warga desa yang desanya tidak bermasalah. Persoalan ini jelas menimbulkan kesenjangan sosial pada masyaarakat khususnya masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dari 51 desa tersebut”, tambahnya

Kehadiran DPC Projo di Kantor DPRD Konawe disambut oleh Wakil Ketua DPRD Konawe Rusdianto dan Komisi I dan komisi III DPRD Konawe.

Baca Juga :  Kurbankan 2 Ekor Sapi dan 2 Ekor Kambing, Gustin Wahyudi, S.STP: Makna Idul Adha Ini Adalah Pengorbanan Yang Harus Diikuti Sebuah Keikhlasan

Rudianto Wakil Ketua DPRD Konawe mengatakan bahwa, “Beberapa bulan yang lalu DPRD Kabupaten Konawe telah selesai menetapkan peraturan desa terkait desa fiktif menjadi desa yang tidak fiktif lagi dengan peraturan daeran No 4 tahun 2020”.

“Untuk menyelasaikan Perda ini DPRD disini kerja secara maraton karena Perda No 4 tahun 2020 yang dinanti-nantika oleh 51 desa itu dianggap tidak sah atau fiktif oleh kementrian dalam negri”, ucap Rudianto

Alhamdulillah masih Rudianto menjelaskan, “Dengan ditetapkannya Perda No 4 Tahun 2020 maka ke 51 desa tersebut tidak Fiktif lagi atau sudah dianggap sah keberadaannya oleh kementrian dalam negri”.

“Maka berdasarkan Perda tersebut digunakan sebagai tindak lanjut proses pengurusan pencairan Dana Desa. DPRD Kabupaten Konawe sudah siap menerima aspirasi dari 51 desa, kalau perlu kami akan kawal sampai ke Jakarta untuk kordinasikan dengan menteri keuangan apa alasan sampai saat ini 51 desa tersebut belum dibuka blokirnya, padahal kami tau bahwa salah satu dasar untuk membuka blokir dari desa fiktif menjadi desa tidak fiktif adalah Perda. Dan itu semua sudah kami tuntaskan”, ungkapnya

“Kami akan tindak lanjuti permasalahan ini bersama Ketua DPRD dan anggota, kami akan memanggil kembali Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) apa alasannya sehingga sampai saat ini Dana Desa belum cair”, tegas Rudianto Wakil Ketua DPRD Konawe. (Hasan.B)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Next Post

Kabaharkam Polri Turut Dampingi Wakapolri Pantau Lalin Jelang Libur Panjang

Sel Okt 27 , 2020
Jakarta | detektif.co.id | Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, mendampingi Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, pantau jalur lalu-lintas jelang libur panjang Maulud Nabi Muhammad SAW, Selasa, 27 Oktober 2020. Turut mendampingi As Ops Kapolri, Kakorlantas Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, dan Karopenmas Divhumas Polri. Pemantauan dilakukan ke sejumlah titik […]
detektif.co.id