Jacob Ereste : UPAH BURUH MURAH INDONESIA YANG TERLANJUR DIUNGGULKAN

Views: 202
Read Time:2 Minute, 21 Second

Detektif – Masalah perburuhan di Indonesia dapat dipastikan masih akan terus menimbulkan ketegangan dengan pihak pengusaha — bahkan juga dengan pemerintah selama upah buruh tidak mengalami perbaikan yang signifikan untuk mengimbangi tingkat kenaikan harga dan tingkat kebutuhan kaum buruh yang terus mendesak.

Indikator dari Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2015 yang telah mengabaikan peranan organisasi buruh untuk ikut menentukan tingkat nilai kenaikan upah, telah membuat posisi organisasi buruh seperti knock out. Minimal, peranan organisasi buruh yang selama ini sangat diharap oleh kaum buruh akan memperjuangka aspirasinya telah kandas. Hingga organisasi buruh telah terkebiri secara sempurna atau menjadi macan ompong yang tidak berdaya.

Atas dasar inilah yang menjadi salah satu pertimbangan bagi organisasi buruh menganggap perlu dilakukan semacam reevaluasi, revitalisasi dan reposisi organisasi buruh harus segera dilakukan manakala tak hendak mati suri hingga tak memiliki bargaining power yang dapat diandalkan sebagai daya pikat bagi anggotanya.

Dilema organisasi buruh sekarang memang sedang berada diujung tanduk. Mati tanpa jasad atau terus gentayangan tak jelas mau berbuat apa sehingga dirasa oleh pihak lain hanya menjadi pengganggu belaka. Utamanya bagi pengusaha dan pemerintah.

Upaya reevaluasi, revitalisasi dan reposisi organisasi kaum buruh hanya mungkin dapat dilakukan oleh kesadaran aktivis dan fungsionaris organisasi buruh yang mengidealkan perjuangan kaum buruh harus tetap dilakukan demi dan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang kuat dan sehat dalam semua aspek kehidupan. 132 juta kaum buruh Indonesia merupakan kekuatan yang sangat potensial untuk dikelola dengan baik agat jangan sampai justru menjadi masalah.

Kegandrungan pihak pengusaha merelokasi tempat usahanya ke daerah lain karena tingkat upahnya relatif lebih rendah patut menjadi perhatian semua pihak untuk, utumanya bagi para pemangku kepentingan yang menentukan kebijakan. Boleh jadi dampak negatif dari relokasi perusahaan ini dalam bentuk sosial budaya dapat dihindari, namun kajian mendalam yang komprehensif perlu dilakukan karena boleh jadi akan merusak konsentrasi tatanan budaya masyarakat sekitarnya yang akan meninggalkan bentuk usahanya semula sebagai petani atau nelayan produktif kita semakin langka.

Baca Juga :  Indef Apresiasi Sektor Pertanian tetap Tumbuh di Kuartal III

Sangat mungkin memang relokasi sejumlah perusahaan ke daerah-daerah tertentu itu sungguh dapat lebih menguntungkan bagi pihak perusahaan, bahkan mungkin juga bagi pihak lain seperti masyarakat setempat. Tetapi dalam bentuk non-materi — sosiobudaya– sangat mungkin akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Oleh karena itu kebijakan dalam menentukan tingkat kenaikan upah dan besaran kesenjangan tingkat upah yang mencolok antara daerah yang satu dengan daerah yang lain saatnya mulai dikaji dan dipikirkan dampak negatifnya. Karena itu relokasi — atau upaya berkelitnya pihak pengusaha dari nilai upah yang tinggi — akan terus dilakukan selama kesempatan dan peluang itu ada agar dapat meraup nilai keuntungan yang besar. Artinya, jadi bagaimana dengan para penentu kebijakan — termaduk bagi penentu tingkat upah buruh — yang sekarang telah diambilalih sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga peranan dari organisasi buruh sudah tidak lagi bisa berbuat banyak, kecuali lewat cara lain yang dapat dibuat seperti aksi mogok dan unjuk rasa yang sebetulnya sudah tidak lagi elegan untuk dilakukan. ***

Banten, 28 Januari 2019

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Next Post

Puluhan Pengurus DPD AWPI Prov Sulsel Akan Mengikuti Pendidikan Paralegal

Ming Jan 9 , 2022
GOWA, Detektif.co.id – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPD AWPI) Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm DR.Muhammad Nur, SH, MH & Associates. Pasalnya, Dalam dekat ini pengurus DPD dan DPC AWPI Provinsi Sulawesi Selatan akan mengikuti pendidikan Paralegal yang akan diikuti puluhan peserta dari […]
detektif.co.id