HOME REDAKSI CONTACT US PEDOMAN MEDIA SIBER

Lagi-lagi Program Sandes Jadi Sorotan, Peran TFL Dipertanyakan

Views: 110
Read Time:2 Minute, 7 Second

Tanjabtim, (detektif.co.id) – Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Perdesaan Padat Karya merupakan Program yang dibuat atas perintah Presiden Joko Widodo dalam agenda Pemerintah pada tahun 2018 lalu.

Pendanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya sendiri berasal dari Berbagai sumber pemerintah pusat, APBN, Pemerintah Desa, serta Swadaya masyarakat.

Tentu nya Program ini dibuat guna memberdayakan masyarakat marginal atau miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja lokal dan dalam rangka mengurangi kemiskinan serta menurunkan angka stunting, dan program ini juga di harapkan dapat memberikan pemahaman khusus nya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tapi ada perbedaan dengan pembangunan Program Sanitasi Pedesaan Padat Karya Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jamni Yang Dikelola oleh KSM Makmur Satu, diduga kegiatan tersebut tidak sesuai dengan juknis kegiatan Swakelola Padat Karya.

Berdasarkan penelusuran awak media dilokasi, realisasi Dana bantuan pemerintah Pusat Sebesar Lima ratus juta Rupiah (500.000.000) untuk Program Sanitasi Pedesaan Padat Karya, berupa pembangunan Toilet individu (Bilik Toilet, Kloset, Septik yang dilengkapi Bidang Resapan) untuk Tiga puluh Enam kepala Keluarga, disinyalir perkumpulan KSM hanya Jadi formalitas saja pada saat administrasi, padahal praktek dilapangan pekerjaan nya bukan sistem swakelola, tapi diborongkan dan bukan sistem (HOK) seperti yang di gaungkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN).

Ahmad Jayadi sebagai ketua KSM Makmur Satu, saat dikomfirmasi menjelaskan bahwa semesti nya kegiatan itu dilakukan dengan Swakelola dan sistem Harian Orang Kerja (HOK), tapi untuk di Desa nya tidak bisa di lakukan seperti juknis. Jum’at (05/11/2021).

” Karena masyarakat di kami (Desa Pandan Makmur-red) pada umum nya memiliki kesibukan kerja, kalau di borongkan, masyarakat bisa kerja sambilan, kalau pagi bisa kerja dikebun, Siang sampai malam baru bisa mengerjakan nya, maka nya kami borongkan dengan masyarakat dengan Harga dua juta lima ratus ribu per unit nya, tapi sebelum kami tetapkan harga, kami lakukan musyawarah di desa. Dan di tetapkan lah per unit Dua juta lima rarus (RP. 2.500 000), melalui musyawarah bersama penerima manfaat dan pekerja.” Jelasnya.

Ahmad Jayadi juga menerangkan bahwa Anggota kelompok sebanyak sembilan orang dan semua nya tidak di pekerjakan, karena memiliki kesibukkan masing masing dan memiliki pekerjaan, untuk pekerja nya semua masyarakat Desa setempat.
” Untuk menentukan penerima manfaat kami lakukan pengusulan dari RT dan kadus, setelah mendapatkan penerima yang cocok kami lakukan lagi musyawarah berdasarkan kreteria dan juknis.” Paparnya.

Saat di singgung sistem pengajuan yang mendapat kan manfaat program tapi tidak memiliki surat (SHM) dan yang memakai Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ahmad Jayadi menjelaskan bahwa kami mendapat kan ijin dari pemerintah Desa dengan sistem ijin pakai. (Rano)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kapolri Sebut Peran Tokoh Lintas Agama Bantu Percepatan Vaksinasi di Labuan Bajo

Sab Nov 6 , 2021
  NTT : DETEKTIF – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal yang dilakukan di Gereja Paroki Roh Kudus, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (6/11/2021). Dalam vaksinasi ini, Panglima dan Kapolri juga melakukan dialog dengan para tokoh lintas agama […]