HOME REDAKSI CONTACT US PEDOMAN MEDIA SIBER

Langgar PPKM Darurat, Akad Nikah Salah Satu Warga di Kelurahan Panglayungan Lepas dari Pantauan Satgas Covid-19 Panglayungan

Views: 154
Read Time:1 Minute, 38 Second

 

Tasikmalaya detektif.co.id–Pelaksanaan Pernikahan Waga BRP Kelurahan Panglayungan Kecanatan.Cipedes Kota Tasikmalaya,Kegiatan Pernikahan Tersebut diduga melanggar aturan PPKM Darurat Sabtu (07/08/2021).

Acara Akad Nikah tersebut digelar di Mesjid Rahmatulloh BRP RW 18 Kelurahan Pangayungan Kecamatan Cipedes,

Menurut Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kelurahan Panglayungan Kota Tasikmalaya Kang Candra mengatakan, kami dari Satgas Covid-19 Kelurahan panglayungan tidak menerima laporan adanya kegiatan Pernikahan tersebut Namun Kami mendapat informasi bahwa sedang ada Kegiatan Akad Nikah di wilayah RW 18 yang di lakasanakan di Mesjid Rahmatulloh kegiatan tersebut lepas dari pantauan kami sebagai Satgas Covid-19 kelurahan Panglayungan,”kata Kang Candra sabtu (07/08/2021) saat di hubungi.

Ia menambahkan, tampak terlihat Kegiatan akad nikah tersebut dihadiri lebih dari 30 orang dan menimbulkan kerumunan dan melanggar aturan yang berlaku saat PPKM level 3 dan tidak sesuai dengan anjuran pemerintah yang tertuang dalam SE.1629 Tahun 202, juga dalam penerapan Protokol kesehatannya pun sangat kurang ,”tambah Kang Candra.

Ia menuturkan, Kami langsung menanyakan kepada Aparat lingkungan setempat ketua RW 18 melalui Wa namun penjelasan ketua RW Irman Soleh menjelaskan, saya kurang tahu belum ada Rapat Panitia untuk kegiatan tersebut Cuma rapatnya dengan pihak WO dan Vendor dan terkait pengajuan permohonan Izin revisi akad Nikah atau Resepsi saya kurang tahu,” ungkapnya.

Ia menegaskan, terkait soal ini saya akan menanyakan dan meminta penjelasan kepada pihak kepala KUA terakit kegiatan Akad nikah ataupun Resepsi

dan.kami meminta Tanpa mengurangi rasa hormat kami atas nama TIM GUGUS TUGAS Kelurahan Panglayungan Kota Tasikmalaya Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kegiatan tersebut lepas dari pantauan kami pelaksanaan melebihi kapasitas aturan PPKM PROKES pun kurang untuk itu kami mohon kepada aparat setempat mulai dari RT/RW dapat bekerjasama dengan minimal melaporkan berbagai jenis kegiatan yang bersifat dapat menimbulkan kerumunan,

Kami bertugas ikhlas.kami juga tidak dibayar tapi bukan berarti kami untuk.dilecehkan dan dianggap seperti ini.

kalau sudah ada kejadian siapa yang rugi siapa yang disalahkan,” tegas kang candra. (AR)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
100 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Heboh Pernyataan Sekda Aceh, Tokoh Pemuda akan Laporkan Pemerintah Aceh ke Jokowi

Ming Agu 8 , 2021
BANDA ACEH – Tokoh pemuda Aceh, Sulthan Alfaraby mengancam akan laporkan Pemerintah Aceh ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) tentang penggunaan dana Covid-19 yang berbeda dengan perintah Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Minggu (08/07/2021). Dilansir dari RRI, Sekda Aceh pernah menyampaikan bahwa […]