Sejarah Polri Sejak Kerajaan Majapahit Punya Pasukan Bhayangkara Dipimpin Gajah Mada

Views: 61
Read Time:7 Minute, 33 Second

Oleh: Ajipatigunawan
Jawa tengah, Detektif.co.id

Hari Bhayangkara yang lahir tanggal 1Juli diperingati setiap tahun sebagai hari yang istimewa Kepolisian Republik Indonesia. Bhayangkara adalah nama pasukan pengamanan dimasa Kerajaan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada.

1 Juli 2022 Polri merayakan HUT ke-76 Bhayangkara,merunut sejarahnya ternyata Polri memiliki kisah yang sangat panjang. Bahkan dimulai sejak zaman Kerajaan Majapahit yang berkuasa di Jawa Timur tahun 1293 hingga 1527 M.

Melansir laman resmi Polri (1/7) Bhayangkara adalah nama pasukan pengamanan yang bertugas melindungi raja sekaligus kerajaan Majapahit.Dengan patih Gajah Mada yang membentuk pasukan pengamanan raja yang disebut Bhayangkara.

Dengan perkembangan sistem pemerintahan pasukan pengamanan Bhayangkara berubah sesuai perkembangan zaman.
Adapun sejarahnya Polri:
1. Masa kolonial Belanda
Pada masa kolonial Belanda,pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanannya.

Kekuasaan operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen.(Rechts politie) dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja).

Di kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi, dasarnya adalah pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda tahun 1897-1920,merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.
MASA KEKUASAAN JEPANG
Pada masa Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura pusatnya di Jakarta. Kepolisian Sumatera berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur dengan pusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Setiap kantor polisi daerah dikepalai seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, namun didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut (sidookaan) yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

AWAL KEMERDEKAAN 1945-1950
Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Baca Juga :  Kapolsek Cibeureum Datangi Lokasi Kebakaran yang Hanguskan Dua Rumah

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

Periode 1950-1959
Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Baca Juga :  Presiden Apresiasi Pengabdian, Perjuangan, dan Pengorbanan para Dokter

Kedudukan Polri kembali ke Jakarta, sebab belum ada kantor yang digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri.Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Kala itu sebagai gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Hingga saat ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari yang memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante di Parlemen.Saat itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) yaitu dimana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya acuan standar PBB

ORDE LAMA
Bersamaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, usai kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, meski pelaksanaannya banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Dan tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran.26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Kemudian Presiden Soekarno telah menyatakan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian.Tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mundur dari jabatannya sebagai Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI itu,sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Selanjutnya Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 menyatakan justru ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Baca Juga :  Bhabinkamtibmas Turun Masuk Desa, Ops Yustisi Polsek Panyingkiran Tegur Pelanggar Prokes

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).Dan diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri sebagai berikut :

1.Alat Negara Penegak Hukum.
2.Koordinator Polsus.
3.Ikut dalam pertahanan.
4.Pembinaan Kamtibmas.
5.Kerkaryaan
6.Sebagai alat revolusi.

Dari Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Pada tahun 1964 – 1965, justru pengaruh PKI bertambah besar sebab dari politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusup kesebagian anggota ABRI.

ZAMAN ORDE BARU
berawal pengalaman pahit dari peristiwa G30S/PKI sebagai cerminan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, sebagai peningkatan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK(angkatan kepolisian) masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab.saat itu Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Saat Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean.Dengan ketatnya integrasi yang dampaknya sangat sulit bagi perkembangan Polri yang universal memang bukanlah angkatan perang.

Selanjutnya tahun1969 lahir Keppres No. 52/1969 bernama Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI (KKN RI)atau disingkat menjadi nama (KAPOLRI). Pergantiannyapun diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Dirgahayu Ke-76 Polri Mengabdi Untuk Negeri.
(@jipati detektif Jateng)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Next Post

Perabet Aviator Oyunu Ile Kolay Bahis

Jum Jul 1 , 2022
Kumar Ve Şans Oyunları Konusunda En Çok Merak Edilenler İçerik Savaş Oyunları Kumar Ve Şans Oyunları Konusunda En Çok Merak Edilenler Bir Casino Karşılama Bonusu Nasıl Açılır Canlı Casino Barclays Aviator İş Kredi Kartı Giriş Playstore Com Aviator Uygulamasını İndirdim Param Gitti Aviator Oyun Kuralları Casinometropol364 Yeni Aviator Oynama Giriş […]
detektif.co.id