SMAN 1 Sukoharjo Diduga Lakukan Pungli

0
51

Kendal – detektif.co.id – Dugaan Pungli (pungutan liar) di SMA N 1 Sukorejo.Kabupaten Kendal dengan dalil sumbangan terhadap wali murid (Jum’at 4/6/21).

Di temui oleh awak media di ruang Kepala Sekolah yang diwakili kasi sapras Mahnun.SPd .M.Pd. Menyampaikan memang benar adanya Penarikan untuk Sumbangan atau penarikan uang gedung dari mulai kelas Sepuluh sebesar Rp. 2,5 juta dan kelas Sebelas Sebesar Rp. 500.000,- Sedangkan untuk kelas limabelas sebesar Rp.550.000,- ungkapnya.

Sedangkan dana BOS dari jumlah 852 siswa menirma dan mendapatkan Rp 1.500.000, persiswa/ se-tahun.

Padahal dalam beberapa tahun ini para siswa tidak ada kegiatan tatap muka tetapi melalui pembelajaran Daring karena adanya pandemi Covid 19.

Sementara untuk anggaran dana BOS diperuntukan untuk Biaya pemeliharaan, serta biaya operasional pembayaran listrik, PDAM, Sampah, Internet.

Lebih lanjut Mahnum juga menyampaikan.terkait uang sumbangan tersebut nantinya untuk pembangunan gedung lantai 2, tapi belum kami laksanakan pembangunannya ” imbuhnya.

BOS juga di pergunakan untuk rehab bangunan 3 ruang kelas dengan anggaran masing masing ruang kelas sebesar Rp. 20 juta serta Perbaikan kursi dan meja dengan anggaran Rp.125.000.000,- paparnya

Menurut Ketua DPK GNPK Kabupaten Kendal Imam Subagyo menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Dasar.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan. Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar menyatakan Satuan Pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah, dan/atau Pemerintah daerah dilarang memungut Biaya satuan Pendidikan.

Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah Negeri saat lulus ataupun Penerimaan siswa Baru. Mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat.

Baca Juga :  Terkit Pencemaran Lingkungan, LSM Somasi Cabut Pengaduan di Polda Jambi dan Layangkan Surat ke Gakum KLHK

Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, baik mendapatkan sanksi disiplin bagi ASN maupun hukum pidana penjara.

Dalam hukum pidana secara umum mengatur bagi pihak Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kepala Dinas.

Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan dan atas tindakan tersebut melanggar pasal 424 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Begitu juga bila dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak 1 Milyar ungkapnya.

Lebih lanjut Imam Subagyo juga menyampaikan rasa prihatin jika ada berbagai macam pungutan.atau sumbangan untuk wali murid.

dalam hal ini, Imam subagyo akan slalu memonitoring terus kegiatan yang dilakukan SMA N 1 Sukorjo karena banyaknya aduan dari masyarakat “seperti adanya pungutan terhadap siswa-siswi seperti adanya pungutan pembelian seragam, sumbangan iuaran untuk kelas sepuluh sebesar Rp.2.500.000,00,- Kelas Sebelas Sebesar Rp.500.00,-.dan Kelas Dua belas sebesar Rp.550.000,- akan tetapi untuk kelas tiga belas sebagian dikembalikan siswa” katanya.

Imam juga berharap agar tahun tahun ajaran akan datang tidak akan terjadi lagi pungutan-pungutan atau sumbangan dalam dalil apapun

Imam juga menuturkan Pemerintah dalam menyelenggarakan satuan kegiatan Pendidikan, Pihak sekolah telah didukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Dimana Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Pusat atau Daerah (Sekolah Negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. Ungkapnya (syailendra/Tim.)